RANCABALI – Komisi IV DPR RI dan Kementerian Pertanian menunjuk Kabupaten Bandung sebagai sentra penghasil bawang putih, dengan luas areal tanaman mencapai 1.000 hektar. Namun, Pemerintah Kabupaten Bandung berharap adanya kepastian soal Harga HPP untuk komoditas yang harganya tengah melonjak tersebut.
“Memang pada 1980-an, daerah kami dikenal sebagai sentra penghasil bawang putih yang bisa menghasilkan 300 ton. Tapi, pada 1986-an ke sana hancur harganya akibat impor. Sehingga banyak petani yang beralih ke seledri. Setelah itu beralih lagi ke stroberi,” ungkap Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Bandung Tisna Umaran saat kunker Komisi IV DPR RI, bersama Kementeri Pertanian dan Perum Bulog, PT Pertani, di Desa Alam Endah, Kecamatan Rancabali, Kab Bandung, Selasa (30/5/17).
Tisna melanjutkan, bawang putih memang cocok ditanam di daerah dataran tinggi. Oleh karenanya, sejumlah daerah di Kabupaten Bandung seperti Rancabali, Pangalengan, Cimaung dan Ibun merupakan daerah yang memiliki catatan sebagai sentra produksi bawang putih.
Oleh karena itu, pihaknya menyambut baik rencana pemerintah yang akan menjadikan Kab Bandung sebagai sentra produksi bawang putih nasional. Hanya, kejelasan HPP harus segera dibuat agar petani antusias dalam membudidayakannya.
“Sekarang ini luas kebun bawang putih hanya tersisa sekitar 60 hektar dan kami siap dijadikan daerah pendukung swasembada bawang putih dengan 1.000 hektar. Hanya syaratnya HPP,” tandas Tisna.
Sebagai tahap awal, pihaknya hanya akan menyanggupi perluasan areal tanam hingga 200 hektar. Untuk bibit, akan disuplai oleh PT Pertani dan pembelian akan dilakukan oleh Bulog. Langkah selanjutnya, tinggal melakukan penyeleksian terhadap kelompok tani yang akan mendapatkan program tersebut.
“Kami akan lakukan pendampingan agar berhasil. Program ini sangat menguntungkan bagi kami. Karena sekalipun kami bisa menghasilkan bawang putih berkualitas, tapi masih belum bisa memenuhi kebutuhan sendiri sehingga masih bergantung impor,” kata Tisna.
