SOREANG – Pemkab Bandung menyiapkan dana on call (dana cadangan darurat bencana) hingga sebesar Rp15 miliar. Namun dana tersebut hanya bisa digunakan untuk mem-back up bantuan logistik dan tempat pengungsian bagi warga korban bencana.
Menurut Bupati Bandung Dadang Naser hal ini jadi kendala manakala ada bencana yang merusak infrastruktur. Sebab untuk perbaikan fisik infrastruktur yang rusak akibat bencana, untuk menggelontorkan dana oncall tersebut bertabrakan dengan peraturan pengadaan barang dan jasa.
“Dana on call kita ada Rp15 miliar, tapi itu tidak bisa ditindaklanjuti untuk perbaiikan infrastruktur fisik seperti perbaikan jalan yang terputus akibat longsor. Hal seperti inilah yang sedang kita konsultasikan ke pusat. Sebab untuk perbaikan infrastruktur itu kan harus melalui lelang. Sedangkan kalau sedang bencana itu sifatnya darurat, tidak bisa menunggu lelang atau tender dulu, baru bisa perbaikan, kan proses tender itu lama,” ungkap bupati kepada Balebandung.com saat sidak di Mako BPBD Kab Bandung, Rabu (2/3/17) sore.
Selama ini, imbuh bupati, jika ada kerusakan infrastruktur akibat bencana, hanya menggunakan dana semampunya. “Misalkan ada rumah warga pada rusak akibat angin puting beliung itu kan perlu perbaikan, tapi tidak bisa diambil dana oncall. Namun akhirnya rumah warga yang rusak ini bisa diperbaiki melalui gerakan sabilulungan,” kata Dadang.
Bupati menunjuk contoh saat jembatan di Desa Dampit Kecamatan Cicalengka yang terputus akibat tergerus air sungai yang deras, akhirnya diperbaiki secara bergotong royong dibantu oleh Polres Bandung. “Jadi tanpa tender pun kita bisa kerjakan perbaikannya, dengan penunjukan langsung. Jadi, aman,” pungkasnya.
