Kab. Bandung. Balebandung.com — Mengenai kerawanan pelanggaran dalam pelaksanaan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yang diselenggarakan pihak ketiga, yaitu BNI, berupa makanan pokok masyarakat termasuk adanya makanan tambahan berupa ikan dan telur, memang diindikasikan rawan dengan pelanggaran.
Sementara untuk melakukan pengawalan dan mendampingi penyelenggaraannya, dikatakan Anggota Komisi D yang juga Ketua Badan Kehoematan DPRD Kabupaten Bandung dan Ketua Fraksi PAN, H. Eep Sukmana Jamaludin, memang membutuhkan sosok yang jujur dan transparan. Tapi hingga saat ini hal tersebut tidak dilakukan.
“Saya merasa prihatin kalau BPNT dijadikan kesempatan untuk meraup keuntungan sepihak atau kelompok pelaksananya. Karena hal tersebut jelas akan merugikan masyarakat,” katanya melalui telepon, Sabtu (29/5/2021).
Apalagi di masa pandemi covid 19 ini, dia menambahkan, masyarakat kategori Kelompak Penerima Manfaat (KPM), sangat membutuhkannya untuk keberlangsungan hidup bersama keluarganya. Jadi jangan sampai amanat yang diberikan dijadikan kesempatan untuk berbuat curang.
Sebelumnya dia pernah mengungkapkan, untuk BPNT lebih baik diganti dengan uang saja, karena selain pengawasannya lebih mudah, celah pemanfaatan oleh pihak ketiga yang merugikan masyarakat dapat diminimalisir. Walaupun memang pemerintah akan sulit untuk mengendalikan agar uang tersebut betul-betul dipergunakan untuk bahan makanan pokok sesuai harapan pemerintah, agar tidak terjadi kekurangan gizi bahkan stanting akibat asupan nutrisi dan vitamin yang kurang. Tetapi dengan regulasi yang tepat serta pengarahan yang masif kepada penerima bantuan, sepertinya kekhawatiran tersebut bisa ter atasi.
“Lebih baik segera merubah mekanisme penyalurannya. Tujuannya agar menghindari terjadi kecurangan juga korupsi,” ujar dia.
Dengan demikian, lanjut dia, bisa diprediksikan tingkat pelanggaran yang sebelumnya kerap terjadi bisa diminimalisir. Serta ada kemungkinan tidak akan terjadi kembali. Karena bentuan yang disalurkan sudah berupa uang tunai.
Eep juga mengharapkan kepada masyarakat, untuk tidak sungkan mengadukan masalah yang terjadi ke DPRD. Dan dia atas nama DPRD Kabupaten Bandung sangat berterima kasih bila masyarakat mau berpartisipasi dengan semua itu, “Sebab hal itu akan menjadi agenda kerja DPRD yang selanjutnya akan segera ditindak lanjuti,” pungkasnya. (Fattah).
