Tag: Perhutanan Sosial

IBUN – Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) meninjau program Perhutanan Sosial di Gunung Rakutak, Kecamatan Ibun, Kabupaten Bandung, Rabu (12/10/17). Dalam kunjungannya, KHLK menemukan kerusakan lahan yang berada di hulu Sungai Citarum itu. Hutan lindung yang seharusnya rimbun, bisa dikatakan gundul dan dipenuhi oleh semak belukar. Kondisi tersebut menurut KHLK telah berlangsung selama lima tahun.? […]

IBUN – Kapolsek Ibun Iptu Asep Dedi menyatakan pihaknya siap memfasilitasi pertemuan antara kelompok yang pro dan kontra terhadap Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI. Nomor P.39 /MenLHK/setjend/Kum. tentang Perhutanan Sosial. Asep mengakui potensi konflik dari Permen P.39 ini sehingga perlu dilakukan pengawalan dalam implementasinya di lapangan dalam hal ini di Petak 55 – […]

IBUN – Forum Penyelamat Hutan dan Lingkungan Hidup (FPHLH) menemukan sejumlah patok Izin Pemanfaatan Hutan Perhutanan Sosial (IPHPS) di Petak 55 – 59 Wilayah Kerja Perum Perhutani di Gunung Rakutak Kecamatan Ibun, yang dijadikan kawasan Perhutanan Sosial. Ketua Mitigasi Bencana FLHPH H. Tarna Diguna menyatakan pihaknya menentang pemasangan papan tanda pembatas lahan untuk pembagian lahan […]

SOREANG – Bupati Bandung Dadang M Naser mendukung upaya permohonan yudicial review ke Mahkamah Agung yang ditempuh Relawan Jaga Lembur yang dipimpin Kang Acil Bimbo. Dukungan tersebut ia sampaikan saat menerima kehadiran Relawan Jaga Lembur di Rumah Jabatan Bupati Bandung di Soreang, Selasa (5/8/17) malam. “Intinya saya mendukung apa yang dilakukan Relawan Jaga Lembur untuk […]

SOREANG – Pemerintah Kabupaten Bandung bersama Perhutani Jabar Banten menandatangani Memorandum of Understanding  (MoU) kerjasama sinergitas pengelolaan hutan, di Rumah Jabatan Bupati di Soreang, Selasa (15/8/17). Bupati Bandung Dadang Naser menyebut ada 3 poin penting dalam nota kesepakatan tersebut, yakni soal peningkatan potensi sumber daya alam (SDA), penggalian potensi wisata (ecotourism), serta upaya sinergitas untuk […]

BANDUNG – Direktur Penyiapan Kawasan Perhutanan Sosial (Dirjen PSKL) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Ir. Erna Rosdiana, M.Si., mengaku pihaknya masih minim mensosialisasikan Peraturan Menteri LHK RI. Nomor P.39 /MenLHK/setjend/Kum. 1/6/2017 Tentang Perhutanan Sosial di Wilayah Kerja Perum Perhutani. Kendati begitu sosialiasi sudah dilakukan pihaknya meski belum secara massif. “Sebenarnya sudah disosialisasikan, hanya belum menyeluruh […]

BANDUNG – Komisi IV DPR RI berencana memanggil Kementerian Lingkungan Hidup dalam waktu dekat, untuk membahas revisi terkait Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI. Nomor P.39 /MenLHK/setjend/Kum. 1/6/2017 Tentang Perhutanan Sosial di Wilayah Kerja Perum Perhutani. Anggota Komisi IV DPR RI Yadi Srimulyadi mengatakan usai masa reses ini pihaknya berencana membahas P.39 itu dalam […]

SOREANG – Bupati Bandung Dadang Naser tampak geram saat ditanya soal Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI. Nomor P.39 /MenLHK/setjend/Kum. 1/6/2017 tentang Perhutanan Sosial di Wilayah Kerja Perum Perhutani. Sebab menurut bupati program Perhutanan Sosial tersebut tidak ada kordinasi ke Pemkab Bandung. Padahal di Kabupaten Bandung sendiri ada 1.888 hektar lahan di Gunung Rakutak tepatnya […]

BANDUNG – Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat (DLH Jabar) Anang Sudarna menilai, Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI. Nomor P.39 /MenLHK/setjend/Kum. 1/6/2017 tentang Perhutanan Sosial di Wilayah Kerja Perum Perhutani, merupakan kebijakan yang akan semakin memperparah kondisi hutan dan alih fungsi lahan di Jabar. Menurut Anang, Permen 39 LHK bagi-bagi lahan dengan bungkus […]